Marketing Course

sabungan Bab ii

2011-05-07T20:05:00.003-07:00

Pengendalian

a) Satuan Intelkam

Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan pengamanan dilakukan dengan menanyakan perkembangan situasinya dan pembuatan laporan.

b) Satuan Lalu Lintas

Kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan penegakkan hukum, pelayanan SSB, dikmas lantas, dan turjawali dilakukan dengan memeriksa hasil kegiatan oleh Kasat Lantas dan Kanit Patroli.

c) Satuan Reskrim

Kapolres tidak memberikan arahan dan koreksi dalam setiap pembuatan progiat dan rengiat, dan tidak melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan tahunan, bulanan, mingguan, dan harian.

d) Satuan Binmas

Kegiatan pengawasan dan pengendalian Petugas Polmas diserahkan sepenuhnya kepada para Kapolsek dan Laporan hasil kegiatan Petugas Polmas tidak dilakukan analisa dan evaluasi.

e) Manajemen Operasional Polri

Kegiatan pengawasan dan pengendalian dari pengemban fungsi propam dalam pelaksanaan operasi kewilayahan tidak berjalan serta Kegiatan pengawasan melekat dari atasan langsung dalam pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah masih lemah.

5. Hubungan lintas sektoral dengan instansi terkait

Hubungan lintas sektoral antara Polres Majalengka dengan Pemda, Kodim, Ketua PN, Yon 321 dan Lanud di wilayah kabupaten Majalengka kerjasama yang dilakukan pada umumnya sudah berjalan dengan harmonis dimana sering melakukan rapat terutama dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan bersama berupa :

a) Rapat Muspida (Polres, Pemda, Kodim, Ketua PN, Yon 321 dan Lanud) yang dilakukan satu bulan sekali dengan agenda pembahasan situasi kamtibmas dan isu-isu strategis seperti aliran ahmadiyah.

b) Kegiatan pengajian bersama yang dilakukan satu bulan sekali sesuai dengan motto Kota Majalengka yaitu REMAJA (Religius Maju Sejahtera).

c) Kegiatan kunjungan ke kecamatan dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setiap tiga bulan sekali.

Adapun bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemda selama ini berupa :

a) Hibah dalam pembangunan Mako Polres Majalengka.

b) Hibah dalam kegiatan operasi Kepolisian (Pam Natal dan Tahun Baru)

c) Hibah dalam mendukung kegiatan kamtibmas seperti sosialisasi narkoba.

2. Analisa

a. Manajemen Bidang Pembinaan

1) Bidang Perencanaan

Kapolres Majalengka tidak menerbitkan surat perintah tentang pembentukan Tim Pokja penyusunan Rancangan Renja dan hanya dianggap sebagai tugas rutin dari Kabag Ren, Kasubbag sarpras, dan Bensatker. Selain itu juga tidak ada pembekalan bagi mereka, sehingga pengetahuannya sangat terbatas, yang pada akhirnya akan menghasilkan produk kurang akurat dan kurang berkualitas.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian penyusunan produk perencanaan tidak berjalan, hal ini disebabkan Kapolresatau Wakapolres juga kurang memahami aturannya, sehingga prosesnya diserahkan pada staf saja dan lebih mengutamakan aspek formilnya, yaitu yang penting ada produknya tanpa memperhatikan substansinya. Kapolres atau Wakapolres hanya berperan pada pengesahaannya saja atau tanda tangan. Produk yang dihasilkan dengan proses seperti kurang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan sehari-hari.

2) Bidang Anggaran dan Keuangan

a) Perencanaan

Dalam penyusunan anggaran yang tidak melibatkan pejabat fungsi opsnal (sub satker) akan menyebabkan terjadinya fluktuasi kegiatan yang tidak terdukung oleh anggaran dan Pengusulan anggaran masing-masing sub satker belum berdasarkan prediksi ancaman tugas pada tahun yang akan datang, menyebabkan anggaran definitive yang turun tidak bisa mendukung kegiatan operasional yang dilakukan oleh satker.

b) Pengorganisasian

Pejabat yang terlibat penyusunan Renja masih baru dan tidak memiliki kemampuan dalam perencanaan dan penganggaran sehingga produk Garku yang dihasilkan hanya mengacu pada produk tahun sebelumnya dan tidak mampu memprediksi kebutuhan anggaran untuk mendukung kegiatan pada tahun yang akan dating serta Pejabat atau staf yang mengemban fungsi perencanaan belum memiliki kualifikasi fung ren, min ku. Hal ini berdampak pada kualitas produk perencanaan dan penganggaran DIPA.

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan anggaran kebutuhan yang telah disusun oleh satker dalam bentuk RKA-KL dan diajukan ke Polda realisasinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Mabes Polri, hal ini menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh satker tidak terdukung oleh anggaran serta Kurangnya koordinasi antara Satker dan KPPN dalam hal persyaratan administrasi pencairan anggaran sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan anggaran.

d) Pengendalian

Pelaksanaan Anev penyerapan anggaran Belum dilaksanakan secara berkala yang melibatkan sub satker pengguna anggaran, terjadinya penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun atau menyebabkan banyak anggaran yang tidak terserap sesuai rencana.

3) Bidang Logistik

a) Perencanaan kebutuhan

Penentuan prioritas kebutuhan tidak dikoordinasikan dengan sub satker pengusul sehingga dalam realisasinya tidak sesuai dengan skala prioritas yang telah diusulkan sub satker dan penyusunan rencana kebutuhan untuk dilaporkan ke tingkat Polda hanya dilakukan oleh tim tersendiri walaupun pada sprint kassubag sarpras diikut sertakan. Hal ini mengakibatkan analisa terhadap kebutuhan logistik tidak komprehensif serta tidak berdasarkan data terbaru karena sudah ada pemikiran bahwa materil yang akan diterima tidak akan sesuai dikarenakan keterbatasan dari mulai tingkat Mabes.

b) Pengadaan.

Pengadaan dukungan ATK untuk seluruh jajaran Polres dilaksanakan secara terpusat, namun dalam pengelolaannya seharusnya dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan Bensat masing-masing sub satker.

c) Pemeliharaan

Pendataan asset Polres yang dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh satu orang operator (PNS wanita ). Hal ini tentunya sangat beresiko apabila personil tersebut berhalangan ataupun terkena proses mutasi dan Pemeriksaan kendaraan dapat dilakukan terpusat periode waktu 6 bulan sekali namun yang utama adalah tindak lanjut berupa reward and punishment harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten.

d) Penghapusan

Perencanaaan penghapusan terhadap 6 unit R2 hendaknya segera dilengkapi administrasinya. Karena masih tersedia cukup waktu dan spare part dari kendaraan tersebutmasih tersedia.

4) Bidang SDM

a) Polres memiliki database RHPP hanya belum on line ke Polda. Hal ini akan sangat mempengaruhi dalam memberdayakan atau mempergunakan anggotanya, sehingga proses penempatan dan mutasi anggota tidak didukung dengan bahan masukan atau data yang lengkap.

b) Rencana pelatihan hanya ada satu yang isinya mengenai jadwal pelatihan semua fungsi selama satu tahun Rencana ini harus dijabarkan sendiri oleh para Kabag dan Kasat, termasuk materi yang akan disampaikan. Hal ini akan mengakibatkan tidak adanya arah yang jelas terhadap sasaran dan target yang akan dicapai karena materi yang diberikan tergantung pada kemampuan dan selera pemberi materi, sehingga kurang bisa digunakan sebagai bekal untuk dihadapkan pada tantangan tugas yang sedang dan akan terjadi.

c) Kegiatan kampanye hanya dilaksanakan setelah ada pengumuman secara resmi tentang penerimaan calon anggota Polri. Metode seperti ini tidak akan mampu menjaring animo yang berbakat dan berkualitas, namun hanya akan mendapatkan kuantitas saja. Hal ini akan berbeda apabila dilakukan kegiatan kampanye sepanjang tahun, dengan menyusun jadwal, sasaran, dan target yang sudah ditentukan berdasarkan analisa potensi wilayah. Selain itu perlu menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh formal maupun informal, sehingga akan dapat diperoleh bibit-bibit yang berkualitas dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

d) Kurangnya pemahaman anggota terhadap program second carrier sehingga berdampak anggota tidak siap dalam menghadapi masa persiapan pensiun.

e) Pelaksanaan mutasi dilakukan hanya didasarkan pada permohonan para Kabag, Kasat, dan Kapolsek, permohonan dari yang bersangkutan, adanya keputusan sidang disiplin, dan perintah dari Kapolres. Seharusnya pelaksanaan mutasi juga didasarkan pada kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang sedang dan akan terjadi, sehingga mutasi akan dilaksanakan apabila memang dibutuhkan seseorang yang akan ditugaskan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah.

5) Bidang Etika Profesi Polri

a) Adanya personel yang masih melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri maupun pelanggaran disiplin menunjukkan lemahnya internalisasi kode etik profesi Polri dalam kehidupan pribadi personel, serta kurangnya kegiatan pembinaan dan pengawasan melekat dari atasannya.

b) Kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan dan mendapatkan alokasi waktu pada jam dinas maupun diluar jam dinas hanya agama Islam. Hal ini disebabkan mayoritas anggota beragama Islam, yaitu sekitar 85 %.

c) Dukungan anggaran dan fasilitas untuk penegakkan hukum etika profesi dan disiplin Polri masih kurang dan tidak seimbang dengan beban tugas yang dihadapi sehingga hasilnya tidak optimal.

d) Pengemban seksi propam masih mendapatkan komplain dari masyarakat, baik disampaikan secara langsung ke Polres maupun secara tertulis melalui surat. Kondisi seperti ini apabila dibiarkan akan berakumulasi dan pada akhirnya akan makin menurunkan citra Polri di mata masyarakat.

6) Bidang Pengawasan

a) Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Itwasda Polda Jabar terhadap kinerja Polres Majalengka dilakukan secara rutin maupun insidentil. Kegiatan pengawasan yang terakhir dilakukan adalah pada saat pelaksanaan wasrik lengkap pada bulan Nopember 2010. Dalam kegiatan pengawasan tersebut masih didapatkan temuan-temuan, baik dibidang pembinaan maupun operasional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Polres Majalengka masih terdapat kelemahan, sehingga masih diperlukan pembenahan yang harus segera direalisasikan oleh Kapolres selaku Kasatker.

b) Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu sarana kontrol sosial cukup tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui surat, yang terkait dengan sikap dan perilaku anggota dalam pelaksanaan tugas.

c) Tindak lanjut terhadap temuan wasrik yang dilakukan oleh Itwasda Polda Jabar direspon dengan baik dan dijawab atau dibenahi sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Namun setelah dikaji, ternyata temuan-temuan tersebut masih ada yang merupakan temuan berulang dan sering terjadi seperti pengusulan kenaikan gaji berkala tidak tepat waktu, penyusunan Renja, RKA-KL dan Lakip yang belum didukung administrasi perwabkunya.

b. Manajemen Bidang Operasional

1) Perencanaan

a) Rencana kegiatan bulanan, mingguan, dan harian yang dibuat hanya ditempelkan di papan data dan hanya sekedar memenuhi persyaratan formil saja. Rencana tersebut tidak pernah disampaikan secara langsung kepada anggota pada saat apel, namun justru perintah-perintah terbaru dari para Kasat yang disampaikan, sehingga tidak ada kesinambungan antara kegiatan yang tertuang dalam Renja, POK, dan Progiat dengan rencana kegiatan tersebut.

b) Penyusunan program kegiatan dan rencana kegiatan hanya dibebankan kepada Bamin Satfung saja dan sebelumnya tidak mendapatkan pembekalan atau arahan secara komprehensif berkaitan dengan materi yang akan dituangkan dalam kegiatan maupun sub kegiatan. Kemampuan seorang Bamin Satfung tentu saja sangat terbatas dan tidak memiliki kemampuan untuk menjabarkan jenis kegiatan yang ada dalam rencana kerja dan POK menjadi uraian kegiatan dalam program kegiatan dan rencana kegiatan.

c) Ren Duk Gar dan Ren Lat Ops yang tidak dibuat serta penentuan sasaran dan target operasi dalam operasi kewilayahan yang tidak cermat akan menghambat kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan operasi.

2) Pengorganisasian

a) Pengorganisasian personel di Satuan Lantas masih tidak seimbang dan cenderung menumpuk pada unit-unit yang memiliki peluang untuk mencari uang lebih besar, seperti unit regident dan patroli, sedangkan di unit dikyasa dan dikmas lantas anggotanya sangat terbatas, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

b) Penerapan Manajemen Operasional Tujuh Langkah (MOTL) dalam pelaksanaan kegiatan rutin maupun operasi intelijen masih belum maksimal

c) Petugas Polmas masih merangkap tugas lain dengan alasan jumlah personelnya terbatas.

3) Pelaksanaan.

a) Satuan Intelkam

Dukungan anggaran yang masih terbatas dalam kegiatan operasional untuk early detection dan early warning berdampak sangat signifikan terhadap kualitas maupun kuantitas hasil yang dicapai, sehingga hal ini akan berimplikasi terhadap peningkatan terjadinya gangguan Kamtibmas

b) Satuan Lalu Lintas

Masih banyak tunggakan perkara kecelakaan lalu lintas yang belum diselesaikan, dengan alasan utama bahwa tersangka melarikan diri. Namun upaya untuk menyelesaikan tunggakan perkara tersebut juga tidak ada, termasuk tindakan untuk menginventarisir perkaranya maupun menyusun rencana tindak lanjut penyidikan dan Sarana dan prasarana lalu lintas juga sangat tidak memadai dan tidak seimbang dengan panjang dan luas jalan yang harus dilakukan rekayasa lalu lintas, sehingga sangat rentan terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

c) Satuan Reskrim

Jumlah penyidik di Polres Majalengka sudah melebihi DSP sebesar 100%, namun dalam kenyataannya masih banyak tunggakan perkara yang tidak terselesaikan dan tingkat kriminalitas masih cukup tinggi serta program quick respon di fungsi Reskrim tidak berjalan karena tidak ada anggota yang ditunjuk dengan surat perintah resmi, tidak ada sarana peralatan yang disiapkan, tidak ada cara bertindak atau SOP yang ditetapkan, dan tidak ada dukungan anggarannya.

d) Satuan Binmas

Kemampuan Petugas Polmas dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan konflik masih ada yang kurang, sehingga peran tersebut sering diambil alih oleh tokoh masyarakat yang lebih berpengaruh dan Ketidakhadiran Petugas Polmas setiap hari di desa atau di tengah-tengah masyarakat disebabkan petugas tersebut masih merangkap jabatan dan harus menjalankan tugas yang lain.

e) Manajemen Operasional Kepolisian

Tidak sesuainya kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana pengamanan atau rencana operasi, disebabkan penyusunan perencanaan yang tidak matang dan tidak aplikatif serta tingkat keberhasilan pencapaian target operasi dalam operasi kewilayahan tidak maksimal karena dalam menentukan sasaran dan target operasi tidak dilaksanakan secara cermat.

4) Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian yang masih lemah dari Kapolres, Kabag Ops, dan para Kasat Fungsi terhadap kegiatan operasional anggota di lapangan akan berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

3. Upaya Pemecahan Masalah

a. Manajemen Bidang Pembinaan

1) Bidang Perencanaan

a) Membentuk Tim Pokja dalam kegiatan penyusunan produk perencanaan, dengan menerbitkan surat perintah, yang keanggotaannya terdiri dari Wakapolres selaku Ketua Tim, dan Kabag Ren, Kasubbag sarpras, Bensatker selaku anggota, serta para Kabag, Kasat, dan Kapolsek selaku pembantu umum.

b) Menentukan target yang harus dicapai dalam setiap tahapan penyusunan Rancangan Renja, dengan membuat laporan sementara.

c) Melakukan pengawasan terhadap proses atau pelaksanaan penyusunan produk Rancangan Renja agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan menghasilkan produk yang berkualitas.

2) Bidang Anggaran dan Keuangan

a) Melakukan pengecekan dan evaluasi apakah anggaran yang dicairkan telah didistribusikan dan digunakan sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan RKA KL TA. 2010, dengan tindakan : Mengecek pelaksanaan kegiatan di lapangan dan Menanyakan secara langsung dan acak kepada anggota yang melakukan kegiatan.

b) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan bagi personel yang mengemban fungsi keuangan, dengan tindakan : Mengusulkan dan mengikutsertakan dalam pendidikan kejuruan dibidang keuangan serta Mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan seminar keuangan.

c) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan KPPN dan Bidku Polda untuk meminta arahan, konsultasi, dan evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran DIPA.

3) Bidang Logistik

a) Membuat penyusunan rencana kebutuhan materiil, fasilitas, dan jasa untuk tahun depan melalui pembentukan Tim Pokja penyusunan rencana kebutuhan dengan menerbitkan surat perintah, yang wajib diikuti seluruh anggota Tim dan Menetapkan kebutuhan materiil, fasilitas, dan jasa dengan melaksanakan skala prioritas yang dalam pelaksanaannya wajib dikoordinasikan dengan sub satker pengusul anggaran.

b) Selenggarakan kegiatan penerimaan dan pendistribusian materiil dan logistik secara tertib, melalui pembentukan tim komisi.

c) Melaksanakan pemeliharaan materiil dan logistik yang ada digudang secara benar dan tertib administrasinya dimana kassubag sarpras senantiasa berpedoman pada ; Pengelompokan barang berdasarkan jenis, type, tahun pembuatan, dan tahun penerimaan; pencatatan jumlah, jenis, dan kondisi barang; Pencatatan mutasi keluar masuknya barang dalam buku mutasi gudang dan diberi label serta Menjaga stabilitas kelembaban dalam gudang agar barang tidak mudah rusak.

d) Melengkapi persyaratan administrasi dalam proses penghapusan materiil dan logistik yang sudah rusak berat melalui penerbitan surat perintah terhadap anggota yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan penghapusan; Mengundang tenaga ahli dari Biro Sarpras Polda untuk memberikan arahan tentang proses penghapusan materiil dan logistik, dan sekaligus mengevaluasi proses penghapusan yang sedang berjalan; dan Melanjutkan proses penghapusan sampai dengan dilakukan penghapusan dan ditindak lanjuti dengan membuat laporan penghapusan.

4) Bidang SDM

a) Mengaplikasikan system database Riwayat Hidup Personel Polri (RHPP) secara on line melalui Penerbitan surat perintah bagi anggota yang dilibatkan dalam penyusunan database, yang dipimpin oleh Kabag Sumda; Menyiapkan hardware dan software yang memadai dan berbasis teknologi informasi; serta Memberikan pelatihan bagi anggota yang akan ditugaskan sebagai operator komputer, dan diberikan honor dari anggaran DIPA.

b) Menyelenggarakan proses penempatan dan mutasi personel melalui proses sidang wanjak yang obyektif dan transparan, dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, pengalaman tugas, dedikasi dan prestasi kerja, serta kebutuhan organisasi dalam menghadapi kompleksitas tantangan tugas.

c) Menyelenggarakan program pencarian dan pembinaan bibit unggul yang berminat untuk menjadi anggota Polri melalui pelaksanaan Kerjasama dengan Dis Dik kota Majalengka dan SMU unggulan serta Melaksanakan sosialisasi tentang profil Polisi dalam rangka membangun image dan minat untuk menjadi Polisi.

d) Melaksanakan pembinaan secara mutualis kepada para pelaku usaha yang ada di wilayah Polres, guna mempersiapkan dan menyalurkan anggota yang sudah memasuki usia pensiun, sehingga tetap ada pekerjaan dalam menghadapi masa setelah purna tugas di kepolisian.

5) Bidang Etika Profesi Polri

a) Mengindentifikasi dan merencanakan kebutuhan anggaran dan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan disiplin maupun penegakkan kode etik profesi Polri, dan memasukkan dalam usulan anggaran DIPA tahun yang akan datang.

b) Memberikan dan menawarkan kesempatan yang sama bagi pemeluk agama non muslim untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Polres, dengan mengundang tokoh atau pemimpin agamanya masing-masing.

c) Mempercepat proses penyelesaian komplain masyarakat, dengan menambah anggota yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan pendahuluan terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat, dan menginfomasikan hasilnya kepada pelapor.

d) Mengintensifkan tindakan pembinaan disiplin anggota dengan menyusun peraturan tata tertib apel di lingkungan Polres yang mengatur sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan kepangkatan.

6) Bidang Pengawasan

a) Menginventarisir seluruh temuan Tim Wasrik, baik dibidang pembinaan maupun operasional.

b) Para Kabag, Kasat, Kapolsek, dan Kasubsatker jajaran Polres membuat jawaban temuan Tim Wasrik dan melengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sebagaimana telah dibahas dalam rapat staf, dan selanjutnya dikompulir oleh Kabag Sumda serta diserahkan kepada Wakapolres.

c) Menerbitkan surat perintah kepada para Kabag, Kasat, Kapolsek, dan Kasubsatker jajaran Polres untuk menindak lanjuti temuan Tim Wasrik sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

b. Manajemen Bidang Operasional

1) Perencanaan

a) Membuat mekanisme penyusunan program kegiatan dan rencana kegiatan, yang mampu menampung berbagai kegiatan yang berasal dari rencana kerja, POK, dan dinamika kegiatan rutin, serta dibakukan secara tertulis ke dalam SOP, yang harus dipedomani dalam setiap pembuatan produknya.

b) Menyusun konsignes atau SOP tindakan operasional kepolisian.

c) Mengusulkan dan menyusun rencana kebutuhan materiil dan logistik yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional satuan fungsi ke dalam usulan DIPA dan RKA KL TA. 2012.

d) Menunjuk Kaurbin Ops Satuan Fungsi dengan menerbitkan surat perintah untuk melaksanakan tugas penyusunan program kegiatan dan rencana kegiatan serta produk perencanaan lainnya, dengan tanggung jawab penuh tetap berada pada para Kasat Fungsi.

e) Menyelenggarakan pelatihan atau pembekalan kepada Petugas Polmas, yang berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, pemecahan masalah, penanggulangan gangguan Kamtibmas, dan peraturan perundang-undangan.

f) Mengusulkan kenaikan status Polres Majalengka dari tipe B2 menjadi tipe B1, sehingga DSP dan kebutuhan materiil logistik dapat diseimbangkan dengan kompleksitas tantangan tugas yang dihadapi.

2) Pengorganisasian

a) Mereposisi pengorganisasian personel yang ada di unit-unit Satuan Fungsi agar tidak menggelembung di unit tertentu, dan selanjutnya diseimbangkan dengan beban tugas secara proporsional.

b) Mengintensifkan penerapan Manajemen Operasional Tujuh Langkah (MOTL) dalam pelaksanaan kegiatan rutin maupun operasi intelijen.

c) Memerintahkan kepada para Kapolsek agar Petugas Polmas tidak boleh dibebani atau tidak boleh merangkap tugas atau jabatan lain dan hanya khusus melaksanakan tugas implementasi Polmas di wilayahnya masing-masing, sehingga kegiatan operasionalnya lebih terfokus.

d) Mengatur pemeliharaan dan penggunaan sarana dan peralatan operasional di Satuan Fungsi, agar selalu disiagakan di kantor dan setiap saat dapat dipergunakan dalam pelaksanaan tugas.

3) Pelaksanaan

a) Satuan Intelkam

(1) Meningkatkan pengembangan jaringan informasi formal (eksekutif, legislatif, yudikatif Kota Majalengka beserta perangkatnya) maupun informal (toga, tomas, toda, ormas, LSM, dan tokoh berpengaruh lainnya) guna mempertajam dan memperluas kegiatan early detectian dan early warning, serta dimanfaatkan untuk kegiatan cipta kondisi.

(2) Mengeluarkan surat perintah kepada seluruh personel Polres Majalengka untuk melaksanakan Instruksi Kapolri No. 1 Tahun 2007 tentang pembuatan Laporan Informasi bagi setiap anggota Polri, dan mengawasi pelaksanaannya.

b) Satuan Lalu Lintas

(1) Melakukan rotasi penugasan anggota di unit-unit Satuan Lalu Lintas, secara adil, transparan, dan obyektif guna meningkatkan motivasi dan dedikasi anggota.

(2) Menginventarisir dan menyusun tunggakan perkara menurut skala prioritas, serta membentuk Tim Sidik yang terdiri dari gabungan unit lalu lintas di Polres dan jajaran Polsek untuk menyelesaikan tunggakan perkara tersebut secara bertahap.

(3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Pemkot Majalengka untuk melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas jalan.

(4) Bersinergi dengan Dinas Perhubungan Pemkot Majalengka dalam menyelenggarakan kegiatan turjawali, sehingga dapat menutup kekurangan atau kelemahan masing-masing instansi.

c) Satuan Reskrim

(1) Menginventarisir dan menyusun tunggakan perkara menurut skala prioritas, serta membentuk Tim Sidik yang terdiri dari gabungan Polres dan jajaran Polsek untuk menyelesaikan tunggakan perkara tersebut secara bertahap.

(2) Memanfaatkan anggaran yang berasal dari Dukungan Operasional Polres dalam DIPA TA. 2011 untuk menambah biaya kegiatan operasional fungsi Reskrim, yang tidak terdukung dengan anggaran lidik dan sidik.

(3) Menerapkan scientific investigation dalam proses penyidikan dan menghindari tindakan kekerasan fisik maupun psikis sebagai sarana untuk mendapatkan alat bukti.

(4) Membentuk Tim Quick Respon dengan surat perintah resmi, yang dibekali dengan kemampuan dan ketrampilan yang handal, sarana peralatan yang memadai, serta cara bertindak atau SOP yang efektif dan efisien.

d) Satuan Binmas

(1) Menginstruksikan kepada para Kasat Fungsi Operasional untuk menerapkan konsep implementasi Polmas yang telah disusun dalam setiap sikap dan tindakan anggotanya pada saat melaksanakan tugas

(2) Mengistruksikan setiap Petugas Polmas agar setiap hari datang ke desa atau hadir di tengah-tengah masyarakat.

e) Manajemen Operasional Kepolisian

(1) Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan rencana pengamanan atau rencana operasi, yang telah disusun berdasarkan analisa dan pertimbangan yang komprehensif, serta menekankan pada penanggung jawab kegiatan agar tidak melakukan penyimpangan.

(2) Menerapkan metode atau cara bertindak yang tepat dan aplikatif untuk mengoptimalkan pencapaian target operasi dalam operasi kewilayahan.

(2) Melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan pengamanan atau operasi kewilayahan yang diselenggarakan.

4) Pengendalian

a) Memerintahkan Kasie Propam untuk selalu melakukan pengawasan secara langsung dalam setiap pelaksanaan operasi kewilayahan dan memberikan arahan mengenai sasaran dan cara bertindaknya

b) Mengintensifkan kegiatan pengawasan dalam kegiatan penyusunan program kegiatan dan rencana kegiatan serta melakukan evaluasi terhadap laporan hasil kegiatan.

c) Mengawasi dan mengevaluasi terhadap implementasi konsignes atau SOP yang telah dibuat dan diterapkan di tiap-tiap Satuan Fungsi.

d) Menyelenggarakan kontrol penanganan perkara, baik di Satuan Reskrim maupun Satuan Lalu Lintas.

5) Hubungan Lintas Sektoral dengan instansi terkait

a) Melakukan perlindungan dan pengamanan terkait investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Majalengka seperti grup Texmaco yang akan menyerap 20.000 tenaga kerja.

b) Melakukan pengamanan terkait pembebasan lahan dalam rangka pembangunan Bandara Internasional di Majalengka.

c) Melakukan pengamanan dalam rangka menjaga situasi terkait tujuh isu strategis yang akan dilaksanakan oleh pemda majalengka yaitu :

1) Rencana Pembangunan BIJB di Kertajati.

2) Pembangunan Waduk Jatigede.

3) Rencana Pembangunan Jl. Tol Cisumdawu dan Cikapa.

4) Pembangunan Jalan tembus Majalengka – Lemahsugih.

5) Rencana Pembangunan Jalur kereta api Rancaekek – Tanjungsari – Kertajati – Cirebon.

6) Rencana Kec. Sindangwangi menjadi pusat pengembangan pariwisata dan Jabar Education Park.

7) Rencana Majalengka spektakuler, jalan lingkar luar dan penataan kota Majalengka.

BAB III

PENUTUP

4. Kesimpulan.

Polres Majalalengka dalam melaksanakan tugasnya sebagai kesatuan kerja Polri dalam memelihara kamtibmas di wilayah hukum Polres Majalengka dan jajaranya secara umum jika dilihat dari manajemen di bidang pembinaan dan operasional sudah berjalan dengan baik, sehingga mampu mendukung kegiatan operasional. Namun apabila diamati secara teliti, masih ditemukan berbagai permasalahan antara lain proses penyusunan perencanaan yang tidak benar, penggunaan anggaran dan keuangan yang belum mengacu pada produk perencanaan, dan terbatasnya pemahaman dalam pengelolaan materiil logistik, pembinaan manajemen SDM yang tidak didukung dengan data yang lengkap, lemahnya penegakkan etika profesi Polri dan kurangnya pengawasan, tidak sinkronnya rencana kegiatan dengan pelaksanaannya, pengorganisasian personel dan sarana peralatan yang masih kurang, masih tingginya angka kriminalitas, banyaknya tunggakan perkara, lemahnya kegiatan deteksi dini, dan lemahnya pengawasan melekat.

Selain itu, hubungan lintas sektoral antara Polres Majalengka dengan Pemda, Kodim, Ketua PN, Yon 321 dan Lanud di wilayah kabupaten Majalengka kerjasama yang dilakukan pada umumnya sudah berjalan dengan harmonis dimana sering melakukan rapat terutama dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, namun harapan oleh Muspida terhadap Polres Majalengka perlu melakukan pengamanan-pengamanan terkait kegiatan-kegiatan daerah yang menyangkut seluruh instansi.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka untuk itu perlu upaya Kapolres dalam mengoptimalkan bidang pembinaan dan operasional melalui pertimbangan sumber daya organisasi internal Polres Majalengka yang dimiliki serta di sesuaikan dengan tugas dan tantangan yang dihadapi serta prediksi tantangan ke depan guna menciptakan situasi kamtibmas Majalengka yang kondusif.

5. Rekomendasi.

Mengusulkan kepada Kapolda untuk mendatangkan tenaga ahli dari Polda dan KPPN guna memberikan pembekalan atau pelatihan kepada Tim Pokja dalam penyusunan produk perencanaan dan mengusulkan kepada Kapolda untuk menugaskan Itwasda dalam memberikan pelatihan serta bimbingan kepada Kasie Was Polres Majalengka dan staf guna meningkatkan profesionalisme pelaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.

Selain itu dalam pengadaan barang dan jasa mengusulkan kepada Kapolda untuk mengundang tenaga ahli dari Pemprov, Biro sarpras, atau instansi lainnya untuk memberikan pelatihan tentang proses pengadaan barang dan jasa, sebagaimana diatur dalam Keppres No 54 tahun 2010.

sabungan Bab ii

2011-05-07T20:01:00.001-07:00

b) Satuan Lalu Lintas

(1) Inovasi kegiatan pelayanan yang sudah dilakukan dalam rangka penjabaran kebijakan quick wins adalah ujian teori SIM menggunakan system AVIS, komputerisasi BPKB, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000 untuk pelayanan SIM dan BPKB.

(2) Masih ada tunggakan penyelesaian kasus laka lantas karena tersangka melarikan diri.

(3) Kegiatan dikmas lantas masih terkendala masalah personel, sarana dan prasarana, serta belum ada yang memiliki kejuruan public relation.

(4) Pelaksanaan kontrol kendaraan patroli dilaksanakan dengan menggunakan GPS mobile.

c) Satuan Reskrim

(1) Pembinaan maupun operasional yang dilakukan satuan reskrim belum optimal karena masih kurangnya sarana dan prasarana, wilayah sangat luas, dan kriminalitas tinggi.

(2) Anggota Sat Reskrim memiliki jaringan informasi formal maupun informal, namun tidak ada perintah atau kewajiban untuk membuat Laporan Informasi atas kejadian gangguan Kamtibmas yang diketahuinya.

(3) SP2HP dapat dilihat dan dikunjungi pada halaman Web Site Polres Majalengka yaitu www.polresmajalengka.web.id

d) Satuan Binmas

(1) Petugas Polmas belum memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah atau konflik, dan peran tersebut sering diambil alih oleh tokoh masyarakat yang senior, berpengaruh, dan berpengalaman.

(2) Petugas Polmas tidak setiap hari hadir di desa atau di tengah-tengah masyarakat karena masih ada tanggung jawab tugas yang lain.

(3) Terdapat program Police goes to school yang dilaksanakan secara rutin tiap bulan pada saat upacara bendera.

e) Manajemen Operasional Polri

(1) Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana pengamanan atau rencana operasi, tapi lebih tergantung pada dinamika kegiatan yang terjadi di lapangan dan keinginan pemimpin atau penanggung jawab kegiatan.

(2) Tingkat keberhasilan pencapaian target operasi dalam operasi kewilayahan tidak maksimal.

(3) Program unggulan call centre melalui satu no singkat yaitu (0233) 281221 atau 9123 yang berlaku untuk seluruh jajaran Polsek dan sat fung di wilayah hukum Polres Majalengka.

sabungan Bab ii

2011-05-07T19:52:00.001-07:00

3) Pelaksanaan

a) Satuan Intelkam

(1) Pelaksanaan rakor Kominda dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di Pemda Kota Majalengka yang dihadiri oleh Kasat Intelkam, KBO dan Kanit Opsnal, guna membahas perkembangann situasi aktual yang terjadi, serta tukar menukar informasi yang dimiliki oleh pengemban fungsi intelijen masing-masing instansi.\

(2) Pembuatan Laporan Informasi hanya dilakukan oleh anggota Sat Intelkam, sedangkan anggota yang bertugas diluar fungsi Intelkam tidak pernah membuat Laporan Informasi.

(3) Telah dilaksanakannya kegiatan operasional untuk early detection dan early warning yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas diwilayah hukum Polres Majalengka, namun kegiatan tersebut tidak maksimal karena dukungan anggaran terbatas.

b) Satuan Lalu Lintas

(2) Masih ada tunggakan penyelesaian kasus laka lantas karena tersangka melarikan diri.

(3) Kegiatan dikmas lantas masih terkendala masalah personel, sarana dan prasarana, serta belum ada yang memiliki kejuruan public relation.

(4) Pelaksanaan kontrol kendaraan patroli dilaksanakan dengan menggunakan GPS mobile.

c) Satuan Reskrim

(1) Pembinaan maupun operasional yang dilakukan satuan reskrim belum optimal karena masih kurangnya sarana dan prasarana, wilayah sangat luas, dan kriminalitas tinggi.

(2) Anggota Sat Reskrim memiliki jaringan informasi formal maupun informal, namun tidak ada perintah atau kewajiban untuk membuat Laporan Informasi atas kejadian gangguan Kamtibmas yang diketahuinya.

(3) SP2HP dapat dilihat dan dikunjungi pada halaman Web Site Polres Majalengka yaitu www.polresmajalengka.web.id

d) Satuan Binmas

(1) Petugas Polmas belum memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah atau konflik, dan peran tersebut sering diambil alih oleh tokoh masyarakat yang senior, berpengaruh, dan berpengalaman.

(2) Petugas Polmas tidak setiap hari hadir di desa atau di tengah-tengah masyarakat karena masih ada tanggung jawab tugas yang lain.

(3) Terdapat program Police goes to school yang dilaksanakan secara rutin tiap bulan pada saat upacara bendera.

e) Manajemen Operasional Polri

(2) Tingkat keberhasilan pencapaian target operasi dalam operasi kewilayahan tidak maksimal.

(3) Program unggulan call centre melalui satu no singkat yaitu (0233) 281221 atau 9123 yang berlaku untuk seluruh jajaran Polsek dan sat fung di wilayah hukum Polres Majalengka.

4) Pengendalian

a) Satuan Intelkam

Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan pengamanan dilakukan dengan menanyakan perkembangan situasinya dan pembuatan laporan.

b) Satuan Lalu Lintas

Kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan penegakkan hukum, pelayanan SSB, dikmas lantas, dan turjawali dilakukan dengan memeriksa hasil kegiatan oleh Kasat Lantas dan Kanit Patroli.

sabungan Bab ii

2011-05-07T19:45:00.000-07:00

Pengorganisasian

a) Satuan Intelkam

Dalam Pengorganisasian pembuatan laporan penugasan dari bulan Januari s/d Februari 2011, yang dilakukan berdasarkan Manajemen Operasional Tujuh Langkah (MOTL) hanya ada dalam laporan.

b) Satuan Lalu Lintas

Dalam tindakan persiapan yang dilakukan sebelum melakukan operasi kepolisian adalah membuat rencana kegiatan, membuat surat perintah dan melakukan koordinasi dengan Bag Ops Polres Majalengka.

c) Satuan Reskrim

Pelaksanaan persiapan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan operasi kepolisian, yaitu menyiapkan personel, memberikan arahan kepada personel yang akan melaksanakan operasi, menyiapkan sarana peralatan yang dibutuhkan, menentukan sasaran operasi, dan membuat rencana operasi.

d) Satuan Binmas

Petugas Polmas sudah masuk dalam struktur organisasi Polsek, dan kedudukannya langsung dibawah Kapolsek, namun penugasannya masih merangkap fungsi lain, seperti samapta, reskrim, dan intelkam.

e) Manajemen Operasional Polri

Penunjukkan personel yang dilibatkan dalam pengamanan masyarakat dan pemerintah jumlahnya ditentukan oleh Bag Ops dan disampaikan secara lisan, namun nama-nama personelnya diserahkan sepenuhnya kepada para Kasat Fungsi.

sabungan Bab ii

2011-05-07T19:43:00.001-07:00

Penyusunan Renja Polres Majalengka, yang dilibatkan dari fungsi lalu lintas hanya Bamin Lantas, yang bertugas membuat rencana kegiatan tahunan, bulanan, mingguan, dan harian.

c) Satuan Reskrim

(1) Rengiat bulanan, mingguan, dan harian dibuat oleh Bamin Reskrim dan masing-masing unit dengan berpedoman lebih terfokus pada kegiatan rutin yang akan dilakukan pada saat itu. Rengiat tidak disampaikan kepada anggota, namun ditempelkan di papan kegiatan unit masing-masing.

(2) Mekanisme penyusunan Progiat tidak didahului dengan rapat pendahuluan, tapi langsung dikonsep oleh Bamin Reskrim setelah mendapatkan arahan dari Kasat Reskrim dan koordinasi dengan Bensatker untuk menentukan besaran anggaran lidik dan sidik. Progiat yang sudah disusun tidak dibahas lagi di tingkat Polres dan tidak ada arahan dari Kapolres.

d) Binmas

Rencana atau konsep implementasi Polmas di Satuan Fungsi Operasional Polres Majalengka tidak ada. Sedangkan petugas Polmas tidak membuat rencana kegiatan dan tidak mengajukan dukungan anggaran, serta tidak melakukan pemetaan dan penilaian situasi di wilayah kerjanya.

e) Manajemen Operasional Polri

Ren Duk Gar dan Ren Lat Ops dalam pelaksanaan operasi kewilayahan tidak dibuat dan Tidak semua kegiatan masyarakat serta pemerintah yang berpeluang terjadi gangguan Kamtibmas dibuat rencana pengamanan.

sabungan Bab ii

2011-05-07T19:42:00.001-07:00

Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan melalui media, komplain surat dan komunikasi langsung kepada anggota Polri maupun datang ke kantor Polres. Sedangkan pengaduan atau laporan dari masyarakat diterima oleh pengemban seksi propam dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan serta penyelidikan untuk memastikan kebenaran pengaduan tersebut.

d) Tindak lanjut temuan Tim Wasrik.

(1) Masih ditemukan temuan yang berulang dalam setiap kegiatan wasrik, terutama masalah pembuatan rencana kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.

(2) Tidak diterbitkannya surat perintah untuk menindaklanjuti temuan Tim Wasrik, tapi langsung diperintahkan secara lisan kepada para Kabag, Kasat, dan Kapolsek.

b. Manajemen Bidang Operasional

1) Perencanaan

a) Satuan Intelkam

(1) Rengiat yang dibuat tidak disampaikan secara langsung kepada anggota yang akan bertugas, dan hanya ditempelkan dalam papan di ruang Kaurbin Ops Intelkam.

(2) Penyusunan konsep Progiat fungsi Intelkam TA. 2011 dilakukan oleh Bamin Intelkam, dengan mengacu pada Renja TA. 2010 dan Progiat tahun sebelumnya

b) Satuan Lalu Lintas

(1) Rencana kegiatan hanya ditempelkan di kantor Sat Lantas, dan tidak disampaikan kepada anggota, sedangkan perwira pengambil apel setiap pagi menyampaikan kegiatan berdasarkan dinamika kegiatan pada hari itu atau menyampaikan perintah dari Kasat Lantas.

sabungan Bab ii

2011-05-07T19:41:00.001-07:00

Penegakkan kode etik profesi Polri

(1) Penanganan kasus pelanggaran kode etik profesi Polri didukung dengan anggaran DIPA, namun masih belum memadai yaitu Rp 3 juta untuk 3x sidang disiplin dan 1x sidang KKEP sedangkan kasus yang terjadi lebih dari pada yang dianggarkan.

(2) Pada tahun 2010 telah dilakukan sidang pelanggaran disiplin 27 kali (penyalahgunaan wewenang 5, desersi 2, poligami 1, lain-lain 18 dan tindak pidana 1 orang).

(2) Register pelanggaran kode etik profesi Polri dan pelanggaran disiplin masih disatukan dan kondisi ruang pemeriksaan belum memadai.

6) Bidang Pengawasan

a) Pengawasan melekat

Pengawasan melekat sudah dilakukan secara berjenjang dan terjadwal dengan kegiatan supervisi, laporan tertulis, pengecekan pemeriksaan tugas, gelar perkara dan kontrol melalui administrasi. Sedangkan pengawasan dilakukan para Kabag, Kasat, dan Kapolsek, sedangkan sasarannya adalah anggotanya masing-masing, serta pemberian penghargaan bagi anggota yang berprestasi dan sidang disiplin bagi anggota yang bermasalah.

b) Pengawasan fungsional

Kegiatan Wasrik yang dilakukan oleh Tim Wasrik Itwasda Polda Jabar telah melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan lengkap. Adapun hal-hal yang ditemukan pada bidang pembinaan dan operasional belum terdata pada Sie Was Polres Majalengka dengan alasan masih merupakan struktur baru sehingga data temuan Tim Wasrik Itwasda belum terekap secara lengkap.

bersambung...............

sabungan Bab ii

2011-05-07T19:40:00.001-07:00

Bidang Etika Profesi Polri

a) Etika kepribadian

Kegiatan keagamaan hanya dilakukan untuk agama Islam saja, sedangkan agama yang lain dilaksanakan secara pribadi. Sedangkan sikap perilaku personel masih ada personel yang melakukan pelangaran disiplin dan kode etik profesi Polri, seperti arogan,desersi, memiliki istri lebih dari satu, dan pungutan liar.

b) Etika kenegaraan

Anggota tidak menghindar apabila ada tugas melakukan pengamanan aksi unjuk rasa dan situasi kontinjensi lainnya serta Polres Majalengka ikut membantu, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama, seperti dalam pengamanan perayaan natal.

c) Etika kelembagaan

Pada kegiatan Apel dan Rapat Staf, Kapolres dan para Kabag sering menyampaikan arahan bagi anggota untuk menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri, serta dilakukan tindakan dan hukuman disiplin bagi yang melanggar. Sedangkan peyimpangan yang dilakukan anggota masih ada dan telah diberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

d) Etika dalam hubungan dengan masyarakat

Personel pernah mendapatkan sosialisasi tentang hak asasi manusia, namun komplain masyarakat tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota tetap ada seperti masih adanya komplain dari masyarakat tentang penanganan perkara tindak pidana yang dimintai pungutan (pungli) oleh anggota.

sabungan Bab ii

2011-05-07T19:39:00.001-07:00

a) Pendidikan dan Pelatihan

Rencana pelatihan yang dibuat oleh Polres majalengka hanya dibuat satu rencana latihan yaitu rencana pelatihhan Tahun 2011 tentang jadwal pelatihan semua fungsi selama satu tahun. Pelatihan ini dilaksanakan setiap hari rabu yang materinya sesuai dengan masing-masing kasat. Sedangkan Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan mengisi absen dan kadangkala dilakukan pengecekan oleh para Kabag.

b) Penggunaan

Polres Majalengka memiliki database dan operator RHPP, namun belum bisa on line ke Polda dan hanya melalui email saja. Sedangkan mutasi dilakukan berdasarkan permohonan para Kabag, Kasat, dan Kapolsek, permohonan dari yang bersangkutan, adanya keputusan sidang disiplin, atau perintah dari Kapolres.

c) Perawatan

Pengusulan kenaikan pangkat dan pemberian tanda kehormatan dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan ke seluruh jajaran, selanjutnya dikompulir dan dilakukan sidang wanjak atau penelitian, lalu keputusannya dikirimkan ke Polda. Sedangkan Pemberian hak-hak anggota, seperti gaji dan beras diurus oleh Bensatker setiap bulan tepat waktu, pakaian dan perlengkapan diurus oleh Kasubbag Sarpras setiap setahun sekali. Namun pelaksanaan penyaluran kesempatan kerja bagi anggota yang sudah memasuki masa pensiun tidak ada.

e) Pengakhiran

Pelaksanaan program second carrier telah dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemda Majalengka.

sambungan bab ii

2011-05-07T19:38:00.001-07:00

b) Pengadaan

Pengadaan dukungan ATK untuk seluruh jajaran Polres dilaksanakan secara terpusat, namun belum mengakomodir kebutuhan yang diajukan oleh Satker-satker.

c) Pemeliharaan

Pemeriksaan kendaraan dilakukan secara terpusat dengan periode waktu 6 bulan sekali dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dapat dihadirkan maka dilaksanakan secara mobile disertai personil provost sedangkan Pendataan asset Polres sudah dilaksanakan walaupun dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh satu orang operator (PNS wanita ).

d) Penghapusan

Sudah direncakananya penghapusan terhadap 6 unit R2 namun kelengkapan administrasinya belum lengkap.

4) Bidang SDM

a) Penerimaan

Polres Majalalengka sudah memiliki database pemuda yang berkualitas dan memiliki minat untuk menjadi anggota Polri. Dimana hal ini dilakukan oleh para Babinkamtibmas melalui meminta data ke sekolah unggulan sebanyak 10 siswa terbaik serta training bagi animo peserta tersebut dimana pada bulan September – Desember tahun 2010 terjaring sebanyak ⁺ 150 calon bibit unggul.

Sedangkan Kegiatan kampanye hanya dilakukan setelah ada penerimaan calon anggota Polri, yaitu dengan mengirimkan surat telegram ke jajaran Polsek, memasang spanduk, dan menyebarkan pamflet yang dibuat oleh panitia Polda.

BAB II Manajemen opsnal

2011-05-07T19:37:00.000-07:00

BAB II

PEMBAHASAN

1. Fakta-fakta yang ditemukan

a. Manajemen Bidang Pembinaan

1) Bidang Perencanaan

Dari hasil pengamatan perorangan yang dilakukan di PolresMajalengka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a) Mekanisme penyusunan rancangan Renja TA 2012, yang menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan rancangan Renja adalah Sprin Kapolres Majalengka No. : Sprin/22/I/2011 tanggal 4 Januari 2011. Namun pada pelaksanaanya personil yang terlibat tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam sprin tersebut, tetapi dikerjakan oleh Kabag Ren atas dasar inisiatif sendiri.

b) Pembuatan Rancangan Renja yang dilakukan oleh Kabag Ren tidak dilakukan melalui rapat resmi namun hanya disampaikan pada Giat gelar operasional bulanan saja.

c) Rancangan Renja TA. 2012 belum dibentuk Tim Pokja untuk menyusun Renja TA. 2012, serta tidak ada jadwal kegiatan penyusunannya.

2) Bidang Anggaran dan Keuangan

a) Perencanaan

(1) Penyusunan Renja hanya melibatkan para pejabat fungsi perencanaan saja, sedangkan para pejabat fungsi opsnal (sub satker) tidak diikutkansertakan dalam pembahasannya, namun hanya mengirimkan rencana anggarannya saja.

(2) Pengusulan anggaran di setiap masing-masing sub satker belum mengacu pada prediksi ancaman tugas pada tahun yang akan datang.

b) Pengorganisasian

(1) Pejabat yang terlibat penyusunan Renja masih baru sehingga belum menguasai permasalahan dalam penyusunan Garku.

(2) Pejabat atau staf yang mengemban fungsi perencanaan belum memiliki kualifikasi fung ren, min ku.

c) Pelaksanaan

(1) Realisasi kebutuhan anggaran yang telah di susun oleh Satker dalam bentuk RKA-KL yang diajukan ke Polda realisasinya tidak sesuai dengan yang telah diteapkan Mabes Polri.

(2) Koordinasi antara Satker dan KPPN belum optimal hal ini dapat berpengaruh terhadap lambatnya pencairan anggaran.

d) Pengendalian

Analisa dan Evaluasi penyerapan anggaran belum dilaksanakan secara berkala yang melibaktkan Satker pengguna anggaran.

3) Bidang Logistik

Dari hasil pengamatan perorangan yang dilakukan di PolresMajalengka pada bidang logistik ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a) Perencanaan kebutuhan

Kassubag sarpras Polres tidak diikut sertakan pada penyusunan Ren but akhir yang akan dilaporkan ke tingkat Polda serta dalam Penentuan prioritas kebutuhan yang diajukan tidak dikoordinasikan dengan sub satker pengusul.

2011-05-07T19:34:00.000-07:00

melakukan upaya pembenahan internal terlebih dahulu, yaitu dengan memperbaiki manajemen di bidang SDM, pengawasan, dan penegakan kode etik profesi Polri serta pemberdayaan satuan fungsi operasional di tingkat KOD harus dilakukan dengan proses perencanaan yang sistematis dan komprehensif, pengorganisasian sumberdaya secara efektif dan efisien, penyelenggaraan kegiatan operasional yang mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan, dan pengawasan secara intensif agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Maka untuk itu diperlukan upaya Kapolres dalam memberdayakan sumber daya internal Polres Majalengka melalui pembenahan manajamen bidang pembinaan dan operasional guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kamtibmas. Dimana hal ini Kapolres harus mampu berperan secara aktif dan proaktif melalui optimalisasi implementais penerapan manajemen pembinaan dan operasional Kepolisian, agar setiap satuan fungsi operasional di kesatuannya dapat bekerja secara sinergi dalam menyelenggarakan berbagai jenis program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerjanya terutama pada skala prioritas terhadap tingkat kerawanan guna menentukan sasaran kegiatan secara selektif, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan kekuatan yang dibutuhkan dan cara bertindak di bidang operasional yang tepat.

Dengan demikian, sehingga diharapkan bahwa Polres Majalengka sebagai Kasatker dalam memilhara Kamtibtas, dapat mengoptimalkan bidang manajemen pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya internal Polres serta mengimplementasikan bidang operasional Polres secara optimal dalam rangka mewujudkan siatuasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Majalangka yang kondusif terhindar dari berbagai kendala dan gangguan ancaman kamtibmas.

BIDANG MANAJEMEN PEMBINAAN, OPERASIONAL DAN KERJASAMA LINTAS SEKTORAL DI POLRES

2011-05-07T19:32:00.000-07:00

BIDANG MANAJEMEN PEMBINAAN, OPERASIONAL DAN

KERJASAMA LINTAS SEKTORAL DI POLRES MAJALENGKA

BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Majalengka terletak antara 108 12’ - 108 25’ Bujur Timur, 6 43’ – 7 03’ Lintang Selatan. Kabupaten Majalengka berbatasan dengan berbagai wilayah kabupaten yaitu sebelah utara Kabupaten Indramayu, sebelah selatan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, sebelah timur Kabupaten Cirebon dan Kuningan dan sebelah barat berbatasan dengan wilayah Sumedang.

Luas wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 KM² dan jumlah penduduknya 1.240.996 Jiwa, sedangkan luas wilayah 1 Polri 1,45 KM2. Kabupaten Majalengka terdiri atas 26 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 321 Desa. Ditinjau dari segi administrasi Pemkab Majalengka membawahi 26 kecamatan dengan Polsek sebayak 23 Polsek, sehingga tidak ada permasalahan di bidang administasi.

Polres Majalengka sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) merupakan lini terdepan institusi Polri yang langsung bersentuhan dengan berbagai aktifitas dan kepentingan masyarakat. Kapolres selaku Kasatker harus mampu memetakan secara akurat potensi gangguan, ancaman gangguan, dan gangguan nyata yang ada di wilayahnya Kabupaten Majalengka, yang selanjutnya disusun dan divisualisasikan kedalam peta karakteristik kerawanan daerah.

Wilayah Kabupaten Majalengka yang rentan terhadap isu-isu ekonomi, politik dan budaya, di wilayah Majalengka juga rentan terhadap konflik internal dalam kehidupan umat beragama seperti adanya kelompok-kelompok atau jemaah dengan aliran ahmadiyah, aliran kepercayaan dan lain-lain. Selain itu masih dijumpai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polres Majalengka. Masih dijumpainya pelanggaran disiplin dan kode etik Polri yang terjadi lebih banyak diakibatkan oleh penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan operasional.
Berdasarkan kerawan-kerawan dan permasalahan tersebut diatas, apabila di amati secara teliti di wilayah hukum Polres Majalengka, maka akan diperoleh fakta-fakta bahwa permasalahan tersebut diatas tidak terlepas dari lemahnya sumber daya internal Polres Majalengka terutama bidang pembinaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas operasional. Oleh sebab itu perlu kiranya

Bersambung.........................

IMPLEMENTASI POLMAS TERHADAP PENANGGULANGAN KONFLIK AHMADIYAH CIKEUSIK BANTEN

2011-04-26T19:10:00.000-07:00

IMPLEMENTASI POLMAS TERHADAP PENANGGULANGAN KONFLIK AHMADIYAH CIKEUSIK BANTEN

I. PENDAHULUAN

Aksi anarkis masyarakat dalam penyeleaian konflik seolah menjadi salah satu jalan penyelesaian sebagian masyarakat, hal ini tercermin dari aksi anarkis masyarakat seperti tawuran, pengrusakan, kerusuhan yang melibatkan massa dan yang baru-baru ini terjadi adalah penganiayaan massa terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten yang menimbulkan kerugian moriil, materiil maupun korban jiwa. Fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut tentu tidak dapat dibiarkan, perlu penegakan hukum agar pelaku penganiayaan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Namun demikian, hal ini bukan semata-mata dapat diselesaikan melalui upaya represif kepolisian saja, akan tetapi perlu dikedepankan langkah-langkah pre-emtif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat seperti dengan mengimplementasikan Polmas (perpolisian masyarakat) agar masyarakat dapat bersama-sama kepolisian guna menciptakan kemitraan sejajar dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat.

II. PEMBAHASAN

1. Kerusuhan Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten.

Konflik Ahmadiyah yang selama ini sempat terhenti dengan dikeluarkannya SKB 3 (Tiga) Menteri kini kembali terulang di Cikeusik Pandeglang Banten dengan menelan kerugian yang besar baik berupa moril, materil dan korban jiwa. Konflik ahmadiyah di Cikeusik tersebut bermula ketika warga Ahmadiyah yang tengah melakukan pengajian di rumah Parman diserang 1.500 massa yang tidak dapat dikendalikan, meskipun saat itu polisi tengah bersiaga karena isu penyerangan tersebut telah terdeteksi sebelumnya oleh kepolisian. Akan tetapi jumlah massa penyerang yang cukup besar membuat polisi kewalahan dan akhirnya massa dapat menyerang langsung ke rumah Parman dan melakukan penyerangan terhadap warga Ahmadiyah yang tengah berada di dalam rumah.

2. Peran Polmas dalam penanggulangan kerusuhan di Cikeusik pandeglang Banten.

Kerusuhan massa di Cikeusik Pandeglang Banten sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat Cikeusik lebih menyadari peran dan kewajibannya dalam menjaga keamanan lingkungannya, sehingga berbagai ancaman yang ada dapat segera ditangani oleh masyarakat tanpa melalui jalur-jalur kekerasan. Kurangnya terimplementasinya Polmas menjadi salah satu penyebab kurangnya pengetahuan warga masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan lingkungan, sehingga berbagai ancaman dan gangguan Kamtibmas dapat dengan mudah terjadi karena lemahnya daya tangkal, daya cegah dan daya lawan masyarakat terhadap berbagai gangguan Kamtibmas yang terjadi dilingkungannya.

Penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui implementasi Polmas tentunya bukan hanya retorika semata, karena melalui Polmas tersebut, masyarakat diajak secara langsung untuk melakukan kemitraan dengan kepolisian dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan pada akhirnya dengan kemitraan tersebut dapat mengurangi kejahatan, rasa ketakutan akan terjadi kejahatan, dan meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dengan kurang terimplementasinya Polmas di warga masyarakat Cikesuik, maka peran masyarakat sebagai kekuatan inti Kamtibmas pun belum mampu diberdayakan dengan optimal, yang menyebabkan potensi-potensi konflik yang selama ini terpendam di masyarakat Cikeusik dapat dengan mudah berubah menjadi konflik terbuka seperti dengan terjadinya kerusuhan terhadap warga Ahmadiyah saat ini.

3. Implementasi Polmas dalam penanggulangan kerusuhan massa di Cikeusik Pandeglang Banten.

Peran Polmas dalam menanggulangi kerusuhan massa di Cikeusik Pandeglang Banten tentu dapat memberi kontribusi besar dalam mengantisipasi, mencegah bahkan mengatasi kerusuhan massa yang terjadi. Namun demikian, implementasi Polmas dalam penanggulangan kerusuhan massa di Cikeusik Pandeglang Banten tentu sebelumnya perlu diimplementasikan dengan baik, melalui langkah-langkah:

a. Penunjukan petugas Polmas yang secara aktif melakukan sosialisasi Polmas kepada masyarakat.

b. Membuka Forum Kemitraan Polisi – Masyarakat (FKPM) disetiap wilayah seperti Desa / Kelurahan, sehingga masyarakat dapat secara langsung melakukan komunikasi dengan kepolisian.

c. Membangun Balai Kemitraan Polisi – Masyarakat (BKPM) sebagai sarana untuk melakukan pertemuan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam membahas berbagai permasalahan yang ada.

d. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui maksud dan tujuan penyelenggaraan Polmas di lingkungannya.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Polmas sebagai strategi Polri dalam memberdayakan peran masyarakat masih kurang terimplementasi dengan optimal disetiap wilayah, seperti di Cikeusik Pandeglang Banten dengan adanya kerusuhan Ahmadiyah yang tidak dapat ditanggulangi melalui peran Polmas sebagai kekuatan baru Polri dan masyarakat melalui kemitraan dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi gangguan Kamtibmas. Melatar belakangi hal tersebut, peran Polmas di Cikeusik Pandeglang-Banten tentu perlu diimplementasikan dengan optimal agar berbagai potensi gangguan Kamtibmas dapat segera ditangani melalui peran Polmas.

2. Rekomendasi

a. Perlu adanya standar pengawasan dan pengendalian secara konsisten agar kegiatan Polmas dapat di monitor.

b. Agar Polda dapat merevitalisasi kembali kebijkan implementasi Polmas menjadi prioritas dalam penyelenggaraan tugas Polri, sehingga Polmas dapat segera diimplementasikan dengan optimal.

Indonesia

Edit About Me Widget - MyBlogLog

2009-11-13T09:29:00.000-08:00

Edit About Me Widget - MyBlogLog

Facebook Developers | Tools

2009-10-18T05:19:00.001-07:00

Facebook Developers | Tools

Shared via AddThis

Internet: The Hidden Money

2009-05-06T21:28:00.000-07:00

Terjadinya pergeseran dari masyarakat industri menjadi masyrakat informasi kini telah terjadi kenyataannya. sebuah komunitas baru di masyrakat yang begitu memburu informasi telah hadir dengan ciri khas tersendiri.

Mereka memiliki kesempatan untuk saling berbagi begitu banyak informasi di jagat raya bumi ini melalui sebuah jaringan maya yang di kenal dengan Internet.

Fenomena ini begitu besar pengaruhnya hingga kemudian muncul sebuah paradigma baru bernama New economy. ekonomi baru adalah sebuah istilah yang merefleksikan berbagai macam aktivitas dengan basis internet, ekonomi baru memunculkan bnyakistilah di masyarakat seperti e-commerce, e-busines, e-banking dan sebagainya.

Salah satu fenomena yang bisa membuktikan adalah banyaknya para pembisnis yang berlomba-lomba terjun di bisnis berbasis Internet Seperti www.formulabisnis.com dan TI (teknologi informasi) atau meminjam istilah Benoit Marchal-migration to ecommerce.

Di tanah air, kita juga bisa menyaksikan perusahan-perusahan old-company yang melakukan hal serupa. selaai itu banyak pula bermunculan perusahaan baru yang menggelar bisnis berbasis Internet dan TI.

Jiga anda sering menjelajah Internet, anda juga bisa menjumpai banyak anak muda di negeri ini yang sudah menjalankan bisnis melalui Internet. dengan bermodal situs atai bahkan blog gratisan, mereka menjual apa pun yang bisa dijual.

Salah satu yang mendorong suburnya bisnis melalui Internet adalah murahnya modal yang diperlukan untuk memiliki sebuah domain. saat ini, anda bisa memiliki 'toko' di internet dengan sebuah domain dot com yang berharga tidak lebih dari seratus ribu rupiah plus hosting di bawah lima ribu rupiah. bahkan skrif untuk memiliki sebuah toko onlain juga bisa didapatkan secara gratisan seperti yang bisa di dowenlod adari Oscammerce.com. domain

2009-03-26T21:04:00.001-07:00

Google membantu Anda menjadi diri sendiri secara online.

Apa yang membuat keluarga atau organisasi Anda istimewa? Account Gmail Anda yang dipersonalisasi menggunakan nama domain pribadi dan memperkuat identitas yang Anda kembangkan secara offline. Hal ini memudahkan untuk saling mengenal di Web dan dapat membantu bila akan menarik anggota baru atau meminta dukungan dari sponsor lokal.

Jika Anda ingin memamerkan diri Anda, Google Apps dilengkapi Google Page Creator untuk membantu Anda membuat dan menayangkan halaman Web, meskipun Anda tidak memiliki pengalaman teknis. Anda dapat dengan mudah dan cepat mem-posting foto dari perjalanan terakhir, mengiklankan acara mendatang, atau memposting salinan Google Calendar Anda agar orang lain dapat melihat rencana mendatang. Mempublikasikan halaman Web semudah mengedit dokumen biasa.

Anda memiliki kendali penuh atas orang lain dalam grup Anda. Panel kontrol yang mudah digunakan memungkinkan Anda memutuskan kapan dan siapa yang akan ditambahkan. Cukup akses daftar account pengguna Anda untuk menambahkan atau menghapus orang kapanpun Anda inginkan.

Mudah

Hanya memerlukan beberapa langkah untuk melanjutkan. Bahkan kami menawarkan registrasi domain seharga $10 jika Anda belum memiliki domain Internet. Semua di-host dan dikelola di infrastruktur Google yang aman, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk membuat cadangan file atau membayar biaya tambahan hosting email.

Kemampuan ribuan keluarga dan grup telah meningkat karena menggunakan layanan ini

Cara Anda berkomunikasi dan saling mengenal adalah makna utama menjadi bagian dalam sebuah grup, dan Google Apps dapat membuat grup Anda lebih kuat. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang cara Google Apps membantu banyak keluarga dan grup di seluruh dunia.



Animail.com Jaringan Grup penyayang hewan dan lingkungan online 100 pengguna		Sebelumnya, kami menggunakan sistem email sendiri, yang memberikan kami kendali lebih besar atas keseluruhan sistem. Sayang sekali, kami memiliki masalah dengan stabilitas sistem yang mengakibatkan meningkatnya waktu yang dialokasikan untuk layanan pelanggan. Karena masalah yang kami hadapi, kami kehilangan banyak basis pengguna, dan baru-baru ini kami memutuskan untuk mengalihdayakan sistem email kami. Kami telah membandingkan berbagai pilihan, dan memutuskan untuk menggunakan Google Apps. Sejauh ini berjalan dengan baik, dan kami juga akan mengalihkan domain lainnya. Bekerja dengan sistem email yang stabil memungkinkan kami menarik kembali basis pengguna dan karena saat ini kami telah memiliki produk terpercaya, kami akan mulai membangun kemitraan dengan organisasi nirlaba lainnya.

2009-03-26T21:01:00.000-07:00

Google memudahkan grup untuk tetap terhubung

Komunikasi sangat penting bagi komunitas manapun, dan akhir-akhir ini, kami semakin sering melihatnya secara online. Hingga saat ini, keluarga dan grup komunitas lainnya telah menemukan cara untuk tetap berkomunikasi di Web melalui gabungan email, olahpesan cepat, dan bahkan panggilan suara melalui Internet. Google Apps membantu Anda mengubah komunitas offline menjadi online secara mudah dengan menyediakan Gmail, Google Calendar, Google Talk, layanan pembuatan halaman Web kami, dan banyak lagi. Semuanya bekerjasama untuk membantu Anda berkomunikasi, di manapun Anda berada.

Di rumah, di kantor, di sekolah, atau di seluruh dunia, Anda dapat tetap berkomunikasi menggunakan alamat email yang dipersonalisasi -- seperti molly@smithfamily.com atau john@myclub.com. Kotak masuk Gmail Anda juga memiliki olahpesan cepat yang terpadu dalam browser agar Anda dapat melihat bila orang yang Anda kenal sedang online, kemudian menghubunginya dengan segera. Namun, berkomunikasi bukan hanya tentang berbicara, terkadang Anda harus bekerjasama untuk menyelesaikan tugas. Perlu memantau anggaran keluarga? Mengumpulkan daftar sponsor potensial untuk grup Anda? Bila Anda membuat dokumen di Google Documents, beberapa orang dari grup Anda dapat menambahkan gagasan mereka sekaligus mengedit pada saat yang sama.

GoogleApps juga memudahkan pertemuan langsung karena kepraktisannya untuk menjadwalkan acara. Dengan Google Calendar, Anda dapat membuat dan mem-posting kalender grup, berbagi jadwal pribadi agar Anda mengetahui kapan orang lain tidak memiliki acara, serta membuat undangan acara, jadi memantau RSVP begitu mudah dilakukan. Karena Google Calendar menggunakan daftar kontak Anda dari Gmail, mengundang orang ke acara makan malam atau pertemuan mendatang menjadi lebih mudah.